PEMUDA MUHAMMADIYAH MAGETAN SOROTI LAMBANNYA PENCAIRAN DANA APBN DAN APBD KE DESA

Posted: 6 Mei 2016 in Umum

20160508_213312MAGETAN, Keluhan sebagian Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan terkait lambannya proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), direspon oleh Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Magetan. “Kalau Penyaluran Dana ke Desa lamban, dipastikan proses pembangunan dan pelayanan masyarakat akan terhambat. Jika ini terjadi, kami sebagai bagian elemen masyarakat patut menyesalkan,” ujar Imam Yudhianto, Ketua Pemuda Muhammadiyah Magetan.

Imam menjelaskan bahwa Kader Pemuda Muhammadiyah yang berada di tingkat cabang dan ranting, akhir akhir ini kerap mendapat keluhan dari Kades dan Perades yang mengeluhkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan desa di awal tahun. Mereka menginginkan agar pemerintah daerah dapat mempermudah dalam fasilitasi proses pencairan dana ke Desa.

Sebagaimana diketahui, dalam Permendagri 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Desa dan Panduan Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2016, jadwal pencairan tahap pertama untuk DD adalah bulan Maret sedangkan untuk ADD bulan April pada tahun Berjalan. Jika mekanisme tersebut tidak tepat waktu maka akan mempengaruhi pencairan tahap berikutnya. Otomatis pelaksanaan proses pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kelembagaan desa akan terhambat. “Sekarang kan sudah masuk bulan Mei, kalau tidak ada kontrol yang kuat, saya khawatir pencairan tahap pertama ini akan molor dan menimbulkan masalah baru,” tegas Imam.

Menurut Analisa Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Magetan, lambannya proses pencairan disebabkan beberapa hal : PERTAMA, adanya indikasi keterlambatan Pengesahan APBDes di beberapa Desa, akibat berubah rubahnya kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah yang mengatur tentang penyusunan APBDES, serta lambannya ketetapan Perbup tentang pagu Indikatif besaran DD dan ADD untuk 207 Desa di Kabupaten Magetan. “Semestinya sesuai aturan, APBDES harus sudah disahkan paling lambat 31 Desember tahun berjalan, tapi ini malah ada Desa yang sampai bulan februari belum juga disahkan. Keterlambatan ini jelas disebabkan karena kurang responnya SKPD pembina dan Kecamatan dalam memfasilitasi pengesahan APBDes di Desa-Desa.” papar Imam.

KEDUA, Penyelesaian SPJ Realisasi DD dan ADD untuk tahap II dan III dari desa banyak yang belum selesai 100 persen. Hal ini disebabkan bukan karena kegiatan belum dilaksanakan, akan tetapi lebih banyak disebabkan karena sulitnya penyusunan dokumen pertanggungjawaban anggaran. Mulai dari sisi aspek hukum  (seperti pembuatan SK Kades, perjanjian kerjasama, dokumen lelang, dll), aspek syarat kelengkapan dokumen (seperti bukti belanja, kwitansi, SPPD, SSP, dll), serta administrasi pelengkap lainnya (seperti foto dokumentasi, papan nama proyek, dll). “Kami menilai, pemahaman bendahara desa dan aparatur yang membidangi penyelesaian SPJ masih kurang, maka hal ini perlu ditingkatkan dengan melakukan transfer pengetahuan tentang keuangan Desa melalui pelatihan intensif dan pendampingan, sehingga penyelesaian SPJ Realisasi Dana tidak terhambat,” usulnya.

KETIGA,  mekanisme proses pencairan di tingkat SKPD, dalam tataran implementasi diindikasikan belum diterapkan secara profesional. Terbukti dari curhatan beberapa kades yang ditangkap oleh Pemuda Muhammadiyah, terkait dokumen pengajuan antara versi Bapermas Pemdes dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) masih ada perbedaan. Sehingga menyebabkan para Kades dan Bendahara Desa harus bolak balik dari Desa ke Bapermas untuk mencukupi persyaratan dokumen tersebut. Ketidak-konsitenan standart mekanisme dokumen pencairan yang diterapkan oleh dua SKPD ini menyebabkan proses pencairan Dana menjadi terhambat. “Semestinya dari awal tahun kemarin, Bapermas dan BPKAD menyepakati hal hal yang penting kaitan pencairan dana, kalau kejadiannya seperti ini, namanya kan tidak profesional?,” tuding Imam.

Belum lagi adanya indikasi ketidakseragaman Bank Penyalur Dana yang menerapkan standar dokumen pengajuan pencairan dana. Masing-masing Bank memiliki tata cara tersendiri dalam pengaturan persyaratan penyetoran maupun pengajuan pencairan dana melalui Giro. Dan sebagaimana telah diketahui, di Magetan ada tiga Bank yang memfasilitasi penyeluran Dana APBN maupun APBD ke Desa, diantaranya Bank Mandiri, Bank Jatim, dan BRI. “Semestinya Bank Penyalur melakukan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam format MoU yang bertujuan untuk mempermudah pihak desa dalam proses pencairan dan tidak melakukan praktik mban cinde mban siladan kepada Desa serta berkomitmen untuk mempercepat liquiditas Dana Pembangunan Desa.” tuntut Imam.

Imam menambahkan, bahwa Pemuda Muhammadiyah Magetan siap berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, DPRD dan stakeholders lainnya berkaitan dengan upaya mewujudkan good government, dan good governance serta implementasi program-program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). “Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Magetan memiliki 19 Cabang dan lebih dari 200 ranting, yang siap bekerja sama dengan siapapun untuk mewujudkan Magetan yang lebih baik, lebih sejahtera, baldatun thoyyibatun warobbun ghoffur,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s