DORONGAN BERPOLITIK dan SIKAP MUHAMMADIYAH

Posted: 25 April 2016 in Artikel

antsMuhammadiyah tidak akan terpisah atau dipisahkan dengan politik, karena bagaiamapun politik adalah hulu dari segala kebijakan, hanya saja kegiatan politik muhammadiyah adalah politik yang bermartabat dan tidak akan mengorbankan nilai-nilai kepatutan dan keIslaman.

Saat ini ada dua kelompok dalam internal Muhammadiyah yang memandang soal politik. Kelompok pertama, menginginkan Muhamadiyah terlibat dalam politik praktis, karena mereka menganggap tanpa mengambil poitik praktis, maka Muhamadiyah akan kesulitan memperjuangkan kepentingan umat Islam dalam ranah publik. Sedangkan kelompok yang kedua yang tidak ingin Muhammadiyah terlibat pada politik praktis, karena hanya akan membuat tarik menarik kepentingan yang hanya akan membuat kerugian dalam Muhammadiyah.

Muhammadiyah sebenarnya tidak pernah melarang kadernya untuk terjun di kancah politik praktis, bahkan mendukung kadernya untuk berkiprah di ranah politik. Hanya saja ketika sudah masuk dalam ranah politik, maka kepentingan praktis jangan dibawa ke dalam tubuh Presyarikatan, dan tetap menjunjung tinggi akhlaq sesuai dalam bingkai Muhammadiyah.

Dengan melihat langgam gerak Muhammadiyah mengenai politik tersebut, anggota atau kader Muhammdiyah yang aktif dalam Partai Politik jangan sampai mencampuradukkan dan membawa kepentingan politik ke dalam Persyarikatan. Lebih jauh lagi ketika konflik kepentingan dan pemikiran haruslah mengutamakan dan membela Muhammadiyah.

Dalam bidang politik Muhammadiyah berusaha sesuai dengan khittahnya: dengan dakwah amar ma ma’ruf nahi mungkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya, Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis konsepsionil, secara operasionil dan secara kongkrit riil, bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam Negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 menjadi masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, bahagia, materil dan spirituil yang diridlai Allah Subhanahu wa Ta’alaa. Dalam melaksanakan usaha itu, Muhammadiyah tetap berpegang teguh pada khittahnya.

Banyak orang berbicara bahwa dakwah amar makruf nahi mungkar yang telah menjadi “khittah” Muhammadiyah sejak awal, dimaksudkan untuk membatasi gerakan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan sosial semata. Modernitas gerakan Muhammadiyah, lebih mengemuka pada wilayah state of mind, bukan pada tradisionalitas patronase kultural atau politik. Inilah yang menyebabkan “fatwa politik” petinggi Muhammadiyah, tidak mudah untuk begitu saja ditaati

Sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, tentu saja keberadaan Muhammadiyah di tengah kancah kehidupan berbangsa dan bernegara cukup diperhitungkan. Apalagi Muhammadiyah mempunyai anggota mencapai 30 juta orang. Secara politis, angka 30 juta itu sangat strategis. Apalagi kalau kita lihat, relasi Muhammadiyah dan politik memiliki akar sejarah yang panjang.

Dalam pandangan para pakar, akar geneologisnya dapat ditarik ke belakang yakni sejak kelahiran gerakan ini pada 1912 atau bahkan sebelumnya, apabila dikaitkan dengan aktivitas pendirinya K.H. Ahmad Dahlan dalam berbagai kegiatan sosial keagamaan sebelum tahun 1912. Dalam perkembangannya, relasinya dengan politik banyak ditentukan oleh konteks sosio-kultural dan politik yang dihadapinya sehingga memberikan respons terhadap proses perubahan politik dan terlibat aktif di dalamnya. Dalam hal tertentu, Muhammadiyah telah menjadi bagian integral dari sejarah politik Indonesia, meski tidak seluruh aktivitasnya dihabiskan dalam politik.

Muhammadiyah menganut prinsip netral dalam politik dan para anggotanya diberi kebebasan untuk memilih gerakan politik yang sesuai dengan kecenderungannya. Prinsip ini telah diputuskan dalam Kongres di Surakarta pada 1929 bahwa “Muhammadiyah tidak mengutamakan salah satu partai politik Indonesia dan melebihkan partai lainnya; dalam hal ini, Muhammadiyah menghormati partai-partai itu secara sepadan, tetapi Muhammadiyah sendiri akan mengutamakan peran serta dalam melaksanakan kewajiban tertentu untuk mempertahankan keselamatan tanah air Indonesia.”

Sejak berdiri pada 1912, menurut Syarifuddin Jurdi, Muhammadiyah telah menunjukkan partisipasi politiknya dalam kehidupan kenegaraan. Partisipasi politik tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk merebut kekuasaan, tetapi memiliki makna yang luas bagi upaya gerakan ini dalam menggarap bidang sosial kemasyarakatan. Dengan dasar tersebut, Muhammadiyah terlibat dalam dinamika politik. Keterlibatan itu memiliki kaitan langsung dengan orientasinya pada lapangan sosial yang digarapnya.

Ketika pemerintah Hindia Nederland mengambil kebijakan diskriminatif terhadap Islam, Muhammadiyah merespons secara kritis dengan tetap mengedepankan sikap moderat. Muhammadiyah memberikan reaksi keras terhadap kebijakan pemerintah yang membiarkan kegiatan misi Katolik dan zending Protestan melakukan kegiatan di hampir seluruh wilayah kekuasaan pemerintah dan juga terhadap kebijakan memberikan subsidi yang tidak proporsional antara sekolah Kristen dan sekolah-sekolah yang dikelola pribumi dan muslim. Dalam sejarahnya, Muhammadiyah mengambil kebijakan yang kontras dengan sikap umat Islam lain, terutama dalam soal menerima subsidi pemerintah untuk sekolah-sekolah yang dikelolanya. Ketika SI dan Taman Siswa menolak subsidi, sikap menerima subsidi disebut “a-nasionalis”.

Sikap kooperatif dan akomodatif terhadap pemerintah ditandai dengan kesediaan Muhammadiyah menerima subsidi untuk sekolah-sekolah yang dikelolanya. Atas sikap ini, Muhammadiyah dituduh oleh sesama gerakan Islam dan kebangsaan sebagai sikap yang a-nasionalis atau bahkan antinasionalis.

Muhammadiyah berkeyakinan bahwa misi 14116421492082807900besar untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya diperlukan aliansi dengan berbagai kalangan termasuk pemerintah. Hal ini penting mengingat aktivisme sosialnya bergantung pada regulasi dan kebijakan pemerintah. Bagaimanapun, sikap netral ini dalam perkembangannya mengalami dialektika, terutama ketika iklim politik memungkinkan bagi keterlibatan gerakan Islam tentu peluang tersebut dimanfaatkan sebagai dakwah. Ketika mengambil sikap netral terhadap politik, gerakan ini memainkan peran-peran politiknya melalui lobi-lobi kepada pemerintah dan kekuatan politik.

Aktivisme politik diperlukan untuk mempermudah kerja dakwahnya. Bagaimanapun, Muhammadiyah berhasil dalam menjalankan aktivitas sosial kemasyarakatan. Namun, apabila negara (pemerintah) membuat regulasi yang membatasi kiprah dan bahkan mengooptasi aktivismenya, tentu hal ini tidak banyak memberikan manfaat bagi kepentingan Muhammadiyah.

Pendirian netral terhadap politik dengan tidak mengistimewakan atau melebihkan partai tertentu dan mengabaikan yang lain, sembari memberi kebebasan kepada setiap warganya untuk terlibat ataupun tidak dalam politik kepartaian merupakan sikap moderat Muhammadiyah. Gerakan ini menghormati partai-partai yang ada secara wajar dan sepadan. Muhammadiyah sendiri akan terus mengembangkan peran sertanya dalam melaksanakan kewajiban tertentu untuk mempertahankan keselamatan Tanah Air.

Strategi sosiokultural yang dipilih Muhammadiyah dianggap sudah tepat untuk menjaga organisasi dari pengaruh-pengaruh partai politik. Namun, orientasi sosiokultural semata, dalam konteks perubahan politik dan relasi-relasi lembaga kenegaraan yang semakin baik, kurang strategis, sehingga partisipasi politik Muhammadiyah dalam memengaruhi proses politik tidak akan memadai. Prinsip netral partai yang dipilih Muhammadiyah, khususnya pada masa otoriter, dianggap tepat. Namun, sikap tersebut belum tentu strategis dalam periode politik yang lebih demokratis.

Sesuai kecenderungan perubahan, kelompok-kelompok kepentingan lebih mementingkan aspirasi kelompoknya daripada memikirkan dan mengakomodasi aspirasi kelompok lain, tidak sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan rakyat. Akibatnya, sikap netral terhadap politik menjadi kurang strategis.
Usaha Muhammadiyah tetap menjaga identitasnya sebagai gerakan sosiokultural dan ingin menjadi tenda bangsa sudah tepat karena, dengan cara itu, organisasi ini dapat memperkuat identitasnya sebagai kekuatan civil society, mesti tetap perlu juga memikirkan alternatif partisipasi politik yang signifikan dalam proses politik Indonesia.

Besarnya Muhammadiyah dalam berbagai segi dan juga dengan keluasan ruang geraknya membuat daya tekan politik (political leverage) perserikatan ini dalam kancah politik nasional tidak bisa diabaikan. Meskipun, sekali lagi, ia bukanlah organisasi politik. Walau begitu. Muhammadiyah seyogianya tidak tampil “terlalu politis” dalam berbagai perkembangan dan dinamika politik nasional. Sebaliknya, Muhammadiyah mesti senantiasa lebih menampilkan diri sebagai civil society dan interest group, yang sekaligus memainkan peran sebagai pressure grdup (kelompok penekan).

Salah satu faktor kebertahanan dan keberhasilan Muhammadiyah sepanjang sejarah dalam menjalankan misinya adalah kemampuannya memelihara jarak (disengagement) dengan negara, kekuasaan (power), dan politik sehari-hari (day-to-day politics). Muhammadiyah dalam banyak perjalanan sejarahnya cenderung melakukan “political disengagement”, menghindarkan diri dari keterlibatan langsung dalam politik, apakah “politik negara” (state politics) maupun “politik kepartaian” (party politics), atau politik kekuasaan (power politics). Dengan watak seperti itu, Muhammadiyah dapat terhindar dari kooptasi negara atau, lebih parah lagi, bahkan menjadi bagian dari negara itu sendiri. Begitu pula dengan sikap Muhammadiyah yang mengambil jarak dengan parpol-parpol sehingga tidak terjadi identifikasi Muhammadiyah dengan parpol tertentu. Hasilnya, Muhammadiyah dapat memelihara karakter dan mu-ruah-nya sebagai organisasi civil society.

Sebaliknya, dalam ekspresinya sebagai organisasi civil society vis-a-vis negara, Muhammadiyah tidak menjadikan dirinya sebagai “altematif bagi negara”, berusaha menumbangkan kekuasaan negara untuk kemudian menjadi tulang punggung baginegara itu sendiri. Namun, Muhammadiyah lebih cenderung akomodatif terhadap negara. Meskipun, dalam kasus-kasus tertentu. Muhammadiyah melakukan resistansi sangat kuat terhadap negara, seperti dalam hal asas tunggal Pancasila pada paro pertama dasawarsa 1980-an. Dengan demikian, ekspresi dan aktualisasi civil society Muhammadiyah berbeda dengan pemahaman klasik dan kovensional tentang civil society yang dipandang sebagai gerakan dan kelompok oposisional yang bertujuan menumbangkan rezim yang berkuasa.

Dengan dakwah amar ma ma’ruf nahi mungkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya, Muhammadiyah harus dapat membuktik20140914_115010an secara teoritis konsepsionil, secara operasionil dan secara kongkrit riil, bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam Negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 menjadi masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, bahagia, materiil dan spirituil yang diridlai Allah Subhanahu wa Ta’alaa. Aamiiin. Semoga Allah meridhoi.

Disusun oleh : IMAM YUDHIANTO SOETOPO, SH. (anggota majelis HUKUM dan HAM PDM Magetan)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s