DPR MANDUL DAN NISCAYA DEMOKRASI DELIBERATIF

Posted: 29 Maret 2011 in Artikel

Di mana ada masyarakat, di situ ada konflik. Begitu tulis Chantal Mouffe, dalam bukunya, The Democratic Paradox (Verso: 2009). Kita sekarang sedang menghadapi konflik, yakni pro dan kontra pembangunan gedung baru untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Mungkin hanya konflik kecil dibanding yang lain. Dan memang tidak perlu diperbesar. Jangan biarkan konflik “membakar” bangsa.

Marilah kita mencoba ber-“Jas Merah” Alias: Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah. Dulu, ketika Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Bapak Marhaenisme Soekarno membangun Gedung “Sarinah”, beliau dikecam. Waktu beliau membangun Hotel Indonesia, dimaki. Waktu ia membangun Jembatan Semanggi, pun dicerca. Juga saat membangun Monumen Nasional (Monas), dicemooh orang.

 Begitu pula saat ia mendirikan monumen Selamat Datang (di Bundaran HI) dan Monumen Pembebasan Irian Barat (Lapangan Banteng) dikritik habis. Terlebih lagi sewaktu beliau membangun Gedung Conefo (Conference of the New Emerging Forces (Konferensi Kekuatan Baru yang Sedang Bangkit) yang sekarang jadi Gedung DPR/MPR, kritik deras dialamatkan kepada Bung Karno.

Tidak cuma itu. Bung Karno juga difitnah, bahwa ia melakukan tindak pidana korupsi, menjelang kejatuhannya. Tetapi tidak terbukti. Hingga meninggalnya, Dr Ir Soekarno tidak punya apa-apa. Rumah pun ia tak punya. Ada yang bilang, Bung Karno kaya, tetapi kekayaannya “diboyong” Bu Dewi ke Jepang. Ternyata di luar negeri Bu Dewi cari makan dengan cara sebisanya, yang penting halal.

 Para juru kritik mengatakan dengan sengit, bahwa semua yang dibangun Bung Karno hanyalah “Proyek Mercusuar”. Kini siapa merasakan semua fasilitas itu? Andai semua fasilitas itu tidak dibangun saat itu, punya apa kita? Tetapi, dasar Bung Karno. Makin ditentang ia, makin tegas ia. Kritik tajam saat itu memang beralasan. Kehidupan ekonomi
rakyat saat itu tidak sebaik saat ini. (Sekarang beras Rp6.000/liter sudah pulen banget). Dan saat itu masih berlaku Demokrasi Terpimpin. Tetapi kritik tetap saja berjalan.

Menyusul kemudian peristiwa yang dialami Letjen KKO Ali Sadikin sewaktu beliau menjadi Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Beliau dituding telah membangun Jakarta, termasuk jalan-jalannya, dengan “uang lendir”. Lalu muncul istilah “Jalan Lendir”. Sekarang siapa pengguna jalan-jalan itu? Pernahkah orang membangun Jakarta seperti Bang Ali telah melakukannya?

Ia membangun Pusat Kesenian Jakarta–Taman Ismail Marzuki (PKJ-TIM), mendirikan Gelanggang Remaja di lima wilayah Jakarta, Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin, membentuk Akademi Jakarta (AJ), Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta (LPKJ), Planetarium, dan sebagainya. Maka ada BK (Bung Karno), dan ada BKK (Bung Karno Kecil) alias Bang Ali.

Sekarang tentang gedung baru untuk DPR RI. Kalau itu jadi dibangun, bukankah itu juga demi dan atas nama kepentingan rakyat? Tetapi kemudian suara-suara santer tidak setuju gedung baru itu dibangun. Alasannya rasional: saat ini kehidupan rakyat belum baik. Anehnya, suara keberatan itu tidak muncul sejak awal. Perencanaan pembangunan gedung baru itu sudah melalui beberapa tahapan. Namun opini publik semakin gencar.

Di Abad Pertengahan, kata Ghita Ionescu/Isabel de Madariaga (Opposition, 1968), opini publik tidak mempunyai kekuatan politik. Tetapi zaman sekarang, opini publik sangat kuat pengaruhnya. Bahkan kadang pengaruh opini publik lebih kuat ketimbang undang-undang. Opini publik, lewat media massa, radio, tv, media cetak, jejaring sosial dan pernyataan lisan, keberatan kalau pembangunan gedung baru itu diteruskan.

Suara rakyat harus didengar. Apalagi kalau keberatan itu disampaikan pula oleh kalangan oposisi murni. Suara rakyat adalah suara rakyat. Pihak pro beralasan demi kepentingan rakyat. Pihak kontra mendasari pertimbangannya dengan kepentingan rakyat. Seyogianya jangan ada yang “memainkan” rakyat, jangan “mempermainkan” rakyat. Sebab bisa kualat. Kalau sama-sama demi rakyat mengapa harus tidak sepakat?

Menurut Chantal Mouffe (The Democratic Paradox: 2009), di dunia ini banyak demokrasi: Demokrasi Modern, Demokrasi Perwakilan, Demokrasi Parlementer, Demokrasi Pluralis, Demokrasi Konstitusional, dan Demokrasi Liberal. Lalu demokrasi kita itu demokrasi apa?

 Jurgen Habermas, filsuf Mazhab Frankfurt, punya tawaran khusus. Namanya Demokrasi Deliberatif alias Demokrasi Musyawarah yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Nenek moyang kita, lebih dulu ketimbang Habermas, mewariskan “Musyawarah untuk Mufakat”.

Cobalah duduk bersama menghadapi satu meja untuk bermusyawarah dan mufakat, antara yang pro dengan yang kontra. Mungkinkah ada jalan tengah? Misalnya, rencana diteruskan tetapi setengah (50%) dulu. Tidak perlu mewah, yang penting fungsional, ujar Bang Ical (Aburizal Bakrie). Separonya lagi, dibangun nanti saat ekonomi rakyat sudah membaik.

Mungkin pihak kontra menentang hanya karena Marzuki Alie dari Partai Demokrat (The Ruling Party)? Kalau begitu, bukalah partisipasi bagi partai lain. Inklusif, bukan eksklusif. Mungkin orang curiga bahwa pembangunan gedung baru itu akan menjadi sumber korupsi. Untuk itu perlu keterbukaan. Keterbukaan mungkin melegakan banyak pihak.

Kalau begitu, bentuklah Dewan Pengawas Pembangunan, yang mencakup kalangan kontra. Untuk mengawasi kebersihan dan kejujuran dalam proses pembangunan agar efektif dan efisien. Tentu, tidak untuk korupsi berjamaah, bukan? Partai Demokrat pastilah demokratis. Maka bermusyawarah untuk mufakat, dengan sistem demokrasi kultural (cultural democracy) milik kita yang sudah mbalung sumsum (sudah merasuk ke dalam tulang sumsum) itu, tidak bakal ditampiknya. Tetapi kali ini Marzuki Alie (dan Partai Demokrat) tampaknya berada di atas angin.

Jika gedung baru jadi dibangun sebagai hasil persetujuan Partai Demokrat dengan Partai Golkar CS, maka pemerintah akan mempersembahkan sebuah monumen bagi bangsanya berupa Gedung DPR yang kukuh dan indah. Tetapi kalau Partai Demokrat dkk membatalkan rencana pembangunan gedung itu dengan mengingat nasib rakyat, partai itu akan meraih simpati rakyat luas. Dan itu tabungan penentu kemenangan di tahun 2014. Ini kalau kita ingin menerapkan filosofi klasik warisan Ki Ageng Suryamentaram: Menang Tanpa Ngasorake (Menang tanpa mengalahkan pihak
lain). Semoga parlemen tenang bekerja dan berpihak kepada publik

Ditulis oleh : IMAM YUDHIANTO SOETOPO, SH – ANALIS DEMOKRASI – KETUA BIDANG HUKUM DAN HAM PDPM MAGETAN – d/a Desa Ngujung Rt 08/Rw 03, Maospati, Magetan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s