KORPRI, PNS DAN WACANA ANTI KORUPSI

Posted: 29 November 2010 in Artikel

Refleksi HUT KORPRI KE : 39 Tanggal 29 Nopember 2010

Oleh: IMAM YUDHIANTO SOETOPO , SH, SE, MM — Penulis adalah PNS Pemkab Magetan Jawa Timur – Ketua FAMI (Forum Aktivis Muda Indonesia)

Keinginan untuk berubah dari budaya lama, yang identik dengan kultur korupsi dan juga kinerja inefisien dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan hanya terbatas wacana. Kalangan PNS, mayoritas jajaran Staf dibanyak Satuan Kerja atau Instansi Pemerintahan memiliki kesadaran untuk bisa bekerja dalam irama profesionalitas dan sikap jujur.

Hal tersebut meskipun belum berdampak makro bagi upaya mengikis praktek korupsi namun setidaknya menjadi awal yang baik dalam program reformasi oleh kekuatan internal birokrasi. Slogan reformasi birokrasi yang nyaring terdengar ditelinga publik tetap berjalan sesuai formula yang dijalankan. Bahkan secara otonom jajaran PNS mencoba menjadi elemen penyuara anti korupsi bagi komunitas mereka sendiri. Jejaring anti korupsi dikalangan PNS telah manifest dalam berbagai kegiatan. Dalam dunia informasi teknologi, terbentuk aliansi ”imajiner” PNS anti korupsi. Dengan memanfaatkan situs jejaring Facebook ribuan PNS berikrar dalam grup Facebook yang dinamakan ”Aliansi PNS anti Korupsi”.

Hasrat untuk berkata dan berbuat tidak Korupsi dikalangan PNS memang belum menjadi tindakan kolektif para anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) tersebut. Karena masih terhambat oleh warisan mentalitas KKN dan kultur feodalisme, warisan birokrasi patrimonial orde baru. Penyakit birokrasi yang anti meritokrasi tersebut masih menjangkiti perilaku elite PNS yang memegang otoritas struktural.

Ibaratnya struktur piramida kekuasaan, penyakit birokrasi warisan Orba masih menjadi praktek politik ekonomi para pemegang kuasa atas kebijakan tata kelola pemerintahan. Wujud nyata penyakit birokrasi adalah terungkapnya praktek penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dalam tafsir UU tindak pidana Korupsi No 31 tahun1999 dikatakan sebagai perbuatan korupsi, dalam berbagai kasus. Kasus yang sampai ke persidangan dan terekspose media tentunya.

Korupsi dilingkungan birokrasi seperti yang sering dikeluhkan masyarakat, mengikuti nalar sosiologi korupsi DR. Syed Husen Alatas bisa dibedakan menjadi tiga jenis: Pertama, korupsi karena kebutuhan (needy Corruption). Korupsi  yang dilakukan oleh aparatur negara, yang umumnya pegawai negeri rendahan yang melakukan korupsi karena terdesak oleh kebutuhan. Kebutuhan yang tidak bisa dijangkau oleh standar gaji yang  rendah.

Kedua, korupsi karena keserakahan. Korupsi yang dilakukan karena unsur keserakahan. Umumnya dilakukan oleh para PNS atau aparatur negara yang memiliki jabatan struktural. Meskipun gaji mereka tinggi dan sudah sesuai dengan standar hidup kaum berada namun masih melakukan praktek korupsi yang dampaknya merugikan masyarakat. Karena anggaran masyarakat yang diserap oleh praktek korupsi tersebut.

Ketiga, Korupsi karena keterpaksaan (Corruption By System). Korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara karena posisi dan eksistensi mereka dalam sistem birokrasi yang korup.

Relasi Korupsi dan perilaku PNS memang tidak bisa dipisahkan. Hal tersebut yang menjadi faktor keterpecahan soliditas PNS. Organisasi PNS yakni KORPRI selama ini hanya menjadi wadah yang semu bagi komunitas PNS. Mengapa KORPRI  dikatakan sebagai wadah ’semu” PNS? Hal tersebut dilihat dari fakta dan data, selama ini KOPRI selalu mendulang dana dan dukungan dari PNS namun tidak pernah bersuara membela kepentingan PNS.

KORPRI dan jaringannya hanya menggambarkan kepentingan elite birokrasi yang  menggunakan ”jammah” PNS untuk tumpuan kepentingan negoisasi, lobi politik untuk meraih kursi kekuasaan dan karir politik.

Relasi sosial antara PNS dan KORPRI adalah bisa digambarkan sebagai simbiosis non mutualistik. Disatu sisi KORPRI membutuhkan PNS untuk memperkuat eksistensi politik-sosialnya, namun PNS seperti tidak membutuhkan KORPRI karena tidak mendapatkan keuntungan yang real dari keberadaan KORPRI.

Gerundelan politik dikalangan mayoritas PNS terhadap KORPRI yang selama ini  terpendam dibawah permukaan adalah KOPRI tidak serius membela kepentingan kepentingan PNS dan tidak memperjuangkan hak-hak sosial-ekonomi-hukum-budaya PNS.

KORPRI dalam piramida strukturnya tidak mencerminkan  sebuah mainstream aspirasi komunitas PNS. Bahkan dalam berbagai kasus Korupsi yang terungkap ke permukaan, KOPRI sering bersikap ambivalen. Ketika yang terjerat kasus korupsi adalah elite KOPRI maka ada upaya pembelaan hukum dan memobilisasi dukungan PNS. Sementara jika yang bermasalah secara hukum adalah individu PNS yang tidak memiliki jabatan seolah dibiarkan. Bahkan ada upaya menjadikan PNS yang tersandung hukum dikorbankan untuk mempertahankan citra organisasi.

Di hari ulang tahun KORPRI ini ada sebuah peran kesejarahan yang dituntut para PNS terhadap KORPRI. KORPRI sudah saatnya menjadi representasi aspirasi dan kepentingan bagi seluruh PNS di daerah dan di Indonesia. KORPRI menjadi pilar pelindung eksistensi kelompok PNS. KORPRI juga seharusnya andil dalam memperjuangkan hasrat reformasi birokrasi dengan juga berupaya mereformasi dirinya sendiri.

KORPRI yang ideal adalah KORPRI yang menyantuni kebutuhan anggotanya para PNS. KORPRI yang selalu mengedepankan ukhuwah sosial antara PNS tanpa memandang status dan jabatan. KORPRI yang menjalankan program-program yang akuntabel dan reformis.

KOPRI dengan kekuatan jaringannya bisa bermetamorfose menjadi organisasi jejaring anti korupsi. KOPRI bisa melibatkan diri dan bekerjasama dengan CSO (Civil Society Organization) untuk memperjuangkan program-program pemberantasan korupsi di ranah birokrasi. Tentunya dengan syarat pokok, KORPRI harus mendemokratiskan diri dan jika perlu segala produk hukum tentang KORPRI diganti dengan produk hukum yang senafas dengan arus demokratisasi dan agenda refomasi. Jika Tidak selamanya KORPRI akan mengalami fase kemandulan politik dan bagi masyarakat akan dianggap sebagai penyakit sosial di masa depan.

Selamat HUT KORPRI selamat berbenah diri dan memperjuangkan agenda pembaruan, untuk bangsa dan negara tercinta. Semoga tema HUT KORPRI Ke-39 tahun 2010 yang berbunyi  “Dengan Netralitas dan Profesionalitas, KORPRI Mendukung Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Publik.”, dapat terwujud.

 

Komentar
  1. ketika fans vale berbicara mengatakan:

    SEBENARNYA TIDAK SEMUA PNS ITU KORUPSI LHO….MASIH BANYAK PNSYANG BAIK – BAIK,S SELAMAT HUT KORPRI SMOGA JAYA SLALU

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s