Mengejawantahkan Peran dan Eksistensi BUMDes

Posted: 19 November 2010 in Artikel

Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut dengan  BUMDES, merupakan Institusi ekonomi di tingkat desa yang dimiliki oleh pemerintah (masyarakat) desa sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permendagri Nomor 7 tahun 2010  meniscayakan kehadiran BUMDES sebagai sentra pengembangan program ekonomi masyarakat dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, partisipasi dan bertanggung-gugat terhadap masyarakat.       BUMDES sendiri jika ditelisik dalam sudut pandang yang artifisial  boleh jadi dianggap sebagai turunan konsep  perusahaan Negara (stated corporate) yang berfungsi mengakumulasikan keuntungan progresif bagi pemasukan pos pendapatan Negara. BUMN sebagai perusahaan Negara selama puluhan tahun memegang hak monopoli dan konsesi ekonomi sesuai  kavling ekonomi yang dijalankan.

Namun akankah BUMDES secara positioning dan politik akan berfungsi seolah sebagai “BUMN”-nya  Pemerintah Desa? Ataukah BUMDES sekadar sebagai lembaga ekonomi baru ditingkat desa yang memiliki akses dan asset atas modal berlimpah, yang menjadi pesaing unit usaha ekonomi rakyat yang telah lebih dahulu eksis?

Menyoal BUMDES, tidaklah bisa hanya dibaca dari pemahaman legal formal seperti “dasar hukum” semacam Permendagri  semata, namun haruslah dibedah dalam kajian teori ekonomi politik konstitusi. Teori ekonomi politik konstitusi dalam konsepsi Ichsanudin Noersy, adalah teori ekonomi yang berpijak kepada amanat pasal 33 UUD 45 dan sila keadilan social. Teori ekonomi konstitusi selama puluhan tahun diabaikan dan sekadar dijadikan bahan hafalan pelajaran di sekolah dan bangku kuliah. Namun praktek operatif ekonomi Negara bercorak kapitalistik dan kini semakin built-in dengan arus globalisasi neoliberal. Globalisasi yang mendasari pada filosofi ekonomi yang berpihak kepada kepentingan pasar dengan dogmanya adalah: Privatisasi, liberalisasi dan eliminasi intervensi Negara.

Teori ekonomi konstitusi meniscayakan segala sumber daya alam dan sumber daya ekonomi diabdikan bagi  kemakmuran sebesar-besarnya rakyat. Dalam  konteks inilah BUMDES, seharusnya diletakkan dan diposisikan. BUMDES adalah unit ekonomi multi sector yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk memakmurkan “sebesar-besar”-nya kepentingan masyarakat desa. Sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pos Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ada tiga posisi dan fungsi BUMDES yang boleh jadi nanti akan “termengejawantahkan” dalam praktik dilapangan, jika hal tersebut tidak diatur dengan tegas dalam produk regulasi di daerah: Pertama, BUMDES menjadi seperti States Trading Enterprises (STE), yakni perusahaan Negara—-perusahaan milik pemerintah daerah//desa—-yang memegang hak monopoli atas produksi, distribusi produk  yang dihasilkan dari usaha ekonomi  rakyat. BUMDES boleh jadi dengan modal yang disuntik secara revgulee akan mematikan potensi ekonomi masyarakat.

Kedua, BUMDES menjadi sekadar sebagai Corporated Beaurecratic atau sebagai Lembaga ekonomi yang berfungsi menjadi kanal masuk-keluarnya dana bantuan dari pemerintah pusat/provinsi/kota/kabupaten untuk dikelola menjadi proyek “pembangunan” ditingkat desa. BUMDES menjadi eksekutor dari proyek pembangunan yang bersifat top down. Dalam hal ini BUMDES akan memiliki otoritas, untuk mengakuisisi berbagai unit usaha ekonomi yang semula telah established. Atau menjadi lembaga payung  bagi implementasi program-program ekonomi pemerintah di lingkup desa.

Ketiga, BUMDES menjadi lokomotif ekonomi masyarakat yang partisipatif. BUMDES yang dikelola secara professional dan diletakkan sebagai unit ekonomi desa multisektor akan mendorong  laju progresifitas ekonomi masyarakat. BUMDES akan mendesakkan prinsip kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan catatan kaki, BUMDES berhasil menjadi perusahaan “rakyat” yang professional, akuntabel dan tidak memprivatisasi diri untuk kepentingan sekelompok pemegang kekuasaan.

Lantas bagaimanakah posisi BUMDES dalam menghadapi realitas arus desak intervensi  modal “menggurita” domestic dan asing  yang kini mulai menjadikan desa sebagai sasaran pengembangan usaha? Apakah BUMDES harus dibiarkan berkompetisi dengan kekuatan usaha bermodal besar atau bahkan korporasi asing ? ataukah BUMDES diberikan hak istimewa dan dilindungi aktivitas ekonominya dari potensi kekalahan melawan desakan kekuatan korporasi asing dan swasta bermodal besar?

Memang dilematis era globalisasi, menciptakan “batas tak berjarak” antara kota-desa, antar Negara, dan antar budaya. Globalisasi memungkinkan aneksasi pasar ekonomi local oleh kekuatan ekonomi lintas Negara (wilayah). Globalisasi menjadikan desa sebagai pasar komoditi dan sekaligus sumber daya alamnya menjadi target eksploitasi. Desa di negeri ini kaya sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Menurut Trisno Yulianto, S.Sos, Pemerhati Sosial Ekonomi Pedesaan, saat ini telah banyak korporasi asing dan nasional, yang telah melakukan intervensi “modal” dan “pasar”dipedesaan. Banyak SDA desa yang hak eksploatasinya berada di tangan mereka. Desa dan masyarakatnya tidak berdaya, menghadapi kenyataan pahit tersebut. Mereka —-korporasi asing dan korporasi nasional—-tersebutlah yang sesungguhnya menguasai ekonomi desa.

Kehadiran BUMDES sendiri dengan amanah sosialnya, tentu akan menjadi “handicap” bagi kekuatan korporasi asing dan nasional. Pilihannya hanya dua, bermitra atau berseteru. BUMDES ketika bermitra dengan korporasi asing posisinya tentu bisa lemah atau kuat. BUMDES menjadi kuat apabila konsesi eksploitasi sumber daya alam dan pengembangan ekonomi menjadi miliknya, dan korporasi asing dan nasional (privat) menjadi mitra yang berada dalam relasi yang mutualistik. BUMDES menjadi lemah apabila ditundukkan sekadar sebagai “makelar” aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh korporasi asing dan nasional (privat) tersebut.

Jika berseteru BUMDES akan menghadapi persoalan yang pelik apabila tidak ditopang oleh kekuatan modal yang besar dan regulasi “hukum-politik” yang kuat. Sebagai Contoh: Ketika BUMDES di sebuah desa yang kaya sumber daya air  hendak mendirikan perusahaan AMDK (Air Minum Dalam kemasan) ,sementara sumber daya air didesa tersebut telah dikuasi hak eksploitasinya oleh korporasi asing dan nasional (privat), maka BUMDES tidak akan memiliki payung hukum yang kokoh. Karena UU Sumber daya air No 1 Tahun 2004 melegalisasi hak eksploitasi SDA oleh korporasi asing dan nasional (privat).

BUMDES memang perlu diproteksi dan di-“anak istimewakan”. BUMDES dengan amanah sebagai perusahaan desa, yang diharapkan mampu menggerakkan dinamika ekonomi desa, perlu dilindungi dengan payung hukum—-minimal Perda dan derivasinya Perdes—yang sejalan dengan amanah konstitusi. Item perlindungan BUMDES antara lain:

Pertama, mengutamakan BUMDES sebagai perusahaan milik public ditingkat desa yang memiliki hak pertama dan utama, untuk mengolah dan mengelola sumber daya alam di desa dan berbagai aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa.

Kedua, melindungi BUMDES dari kemungkinan hadirnya politik akuisisi oleh korporasi asing dan swasta nasional yang sekadar menjadikan BUMDES sebagai kepanjangan tangan atau pelegitimasi  hadirnya aktivitas ekonomi dan eksploatasi sumber daya alam  di desa.

Ketiga, menempatkan BUMDES sebagai unit ekonomi desa yang “terpokok” yang bisa menjalin  prinsip kemitraan dengan unit usaha masyarakat.

Semoga BUMDES yang kini dibanyak desa masih banyak dalam tahap idealisasi bisa segera dimangejawantahkan secara demokratik, partisipatif dan kolektif ditingkat desa.
Majulah BUMDES, Majulah DESAKU…!!!

Ditulis oleh : IMAM YUDHIANTO SOETOPO, SE, MM — Pemerhati Usaha Ekonomi Pedesaan, tinggal di Magetan —

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s