Magetan Berhari Jadi Ke-335 Banyak “PR” Yang Harus Diselesaikan

Posted: 19 November 2010 in Artikel

Ditulis oleh: IMAM YUDHIANTO SOETOPO, SH, SE, MM -Pemerhati Sosial dan Birokrasi, Tinggal di Magetan-

Masih terbayang di pelupuk mata beberapa acara rutin menyambut hari jadi Magetan, mulai acara malam tirakatan, resepsi dan ziarah tujuh makam leluhur Magetan, dan juga berbagai perlombaan insidental, seperti lomba MC, budaya kerja, pembuatan naskah pidato, kebersihan kantor, PNS berprestasi, panca tertib dan lomba MTQ. Juga acara gerak tradisional  dengan rute Ngunut-Parang-Magetan, sepeda santai bareng bupati, bhakti sosial, upacara menyambut hari jadi, serta pagelaran wayang kulit di alun alun magetanpun yang telah rampung digelar. Yang masih nampak tersisa adalah kios sementara dan beberapa stand PRM (Pekan Raya Magetan) di sekitar Ki Mageti dan Gedung DPRD Magetan. Sungguh perayaan hari jadi yang sangat meriah dan membanggakan.

Di sela-sela kebahagiaan merayakan hari jadi Magetan yang kebetulan dengan hari jadi Propinsi Jawa Timur ke 65, tepat di 12 Oktober ini, ternyata masih tersisa berbagai masalah dan sosial yang menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi para anggota Dewan, para pelaku pembangunan (stake holders) dan masyarakat magetan pada umumnya. Begitu banyak permasalahan yang terkadang sampai tidak tertangani secara optimal. Bahkan menimbulkan efek ganda yang bersifat negatif. Terbukti, saja di salah satu media cetak harian, tidak kurang dari 80% lebih, warta Magetan di beberapa bulan terakhir ini selalu “BAD NEWS”.
Di bulan oktober 2010 ini saja, banyak masalah yang sempat ditangkap media massa, seperti : Keluhan para pedagang di pasar sayur akibat pembongkaran kios dan lambatnya penyediaan bedak oleh pemkab, munculnya masalah kesepakatan harga ganti rugi lahan twin road (jalan kembar) Maospati-Sukomoro, Kerusakan SD Negeri IV Mategal, Kecamatan Parang, yang disoal anggota A DPRD Magetan, problem puluhan murid SD Negeri III Magetan yang harus belajar di ruang Unit Kesehatan (UKS) karena ruang kelasnya tertimpa pohon ambruk, belum lagi
soal molornya pembahasan PAPBD yang disebabkan lambatnya pihak eksekutif dalam penyerahan KUA-PPAS dan RAPBD-Perubahan yang berkaibat tertundanya pelaksanaan sejumlah program/ kegiatan pembangunan di beberapa sektor.
Selain itu juga munculnya kasus dugaan korupsi Dana ADD di Desa Jonggrang Kecamatan Barat yang bermuara pada upaya penonaktifan kepala  bersangkutan, lalu juga soal kasus dugaan penggelapan dana cicilan bedak Pasar Plaosan yang tersangkanya adalah seorang oknum PNS di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang saat itu menjabat Kepala UPTD Pasar Plaosan. Penolakan pengesahan Rancangan PAPBD oleh Fraksi Partai Demokrat (FPD)dan Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Magetan dan yang terbaru adalah kasus pemukulan Guru kepada Guru Di SMPN 2 Magetan, sungguh sesuatu yang tidak patut untuk digugu dan ditiru. Dan masih banyak kasus dan masalah lain yang benar-benar menghimpit magetan di “wajah” media penerbitan lokal maupun media elektronik yang terbit dan online setiap hari.

MAGETAN PERLU BERBENAH

Dalam sebuah peringatan ulang tahun biasanya ada momen renungan atau ada momen “muhasabah”, yakni sebuah upaya “berbenah diri”, dengan melakukan refleksi tentang apa yang sudah dilakukan / diperbuat selama setahun sebelumnya, apa problem-problem yang dihadapi, bagaimana strategi dan pilihan solusi yang akan diambil untuk memecahkan problem itu, ungkapan harapan dan ada do’a yang dipanjatkan kepada sang maha kuasa agar diberikan berkah, rahmat, keselamatan dan kemudahan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup dan permohonan lainnya yang bersifat positif konstruktif.

Demikian pula seharusnya Magetan, yang saat ini telah memasuki usia lebih dari 3 abad. Usia yang cukup tua secara sejarah, perjuangan dan kalenderisasi. Dan sebuah keniscayaan bahwa jika ingin tetap eksis dan terus maju berkembang, Magetan harus mau berbenah diri agar tidak kalah dalam “pertarungan daya saing” dengan daerah lain yang lebih tua, sepadan, maupun yang lebih muda dari Magetan. Magetan perlu melakukan “otokritik”, sebuah upaya evaluasi yang dilandasi nilai nilai kejujuran, untuk melakukan perubahan dinamis pada manajemen transformasi bahkan pada tataran manajemen strategis daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pencerahan tata kelola pembangunan dan mencairkan ambiguitas kebijakan pemerintah daerah yang kurang berpihak pada public, lingkungan hayati, dan supremasi hukum.

Melakukan “otokritik” atau “kritik diri” tidak sama dengan “membuka borok sendiri di hadapan orang lain”. Tapi merupakan ekspresi serta manifestasi kematangan dan kedewasaan diri. Sebab hanya dengan berani melihat dan mengakui kekurangan sendiri, terbuka kemungkinan bagi perubahan. Dan perubahan adalah prasyarat mutlak, atau conditio sine qua non, bagi perkembangan serta pertumbuhan daerah.

PROBLEM PENDIDIKAN

Setiap upaya penyelengaraan pendidikan dimanapun tempatnya diseluruh Indonesia pasti memilki kendala entah sedikit ataupun banyak, hal ini tidak terlepas dari bagaimana pengelolaan kegiatan pendidikan di daerah terkait.

Di Kabupaten Magetan sendiri penyelenggaraan pendidikan bukannya mulus tanpa masalah. Masalah pendidikan di Kabupaten Magetan cenderung mengikuti pula dari pusat. Artinya “efek domino” juga terjadi disini. Jika dari pusat ada masalah Magetan sebagai kota kecil akan mengalami hal yang sama.

Misalnya saja penurunan anggaran pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat di tahun 2010 sebesar Rp 195,636 triliun dari sebelumnya pada tahun 2009 sebesar Rp 207,413 triliun. Angggaran ini berarti turun  atau berkurang sebesar Rp 11,77 triliun. Dengan berkurangnya anggaran pendidikan yang dialokasikan tersebut, tentu saja berpengaruh terhadap berlangsungnya proses penyelenggaraan pendidikan di daerah, termasuk Magetan, terutama untuk dana pembangunan sarana prasarana infrastruktur pendidikan, operasional sekolah, dan tunjangan guru.

Selain masalah anggaran, permasalahan yang cukup serius adalah meningkatnya angka siswa tidak lulus Ujian Nasional SLTP dan SLTA pada tahun ini. Dari data yang yang terekspos di media Sebanyak 730 siswa SMP peserta Ujian Nasional (UNAS) di Magetan dinyatakan tidak lulus. Sedangkan untuk tingkat SMA dan SMK, yang dinyatakan tidak lulus UNAS adalah sebanyak 274 siswa.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan perlu melakukan kajian stategis untuk mengatasi permasalahan ini. Dimulai dari penyebab utama ketidak lulusan, yaitu menurunnya kualitas pendidikan. Dalam konteks ini Pemkab tidak perlu menyalahkan peningkatan standar kompetensi kelulusan siswa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun bagaimana saat ini segera melakukan refleksi tentang standar pembelajaran, kurikulum dan kualitas kompetensi guru pengajar, sarana prasarana pembelajaran, serta peningkatan kesadaran tanggungjawab kolektif antara orang tua dan pihak sekolah terhadap prestasi belajar siswa.

Problematika selanjutnya yang perlu ditangani adalah masalah yang berhubungan dengan penyelewengan dana penyelenggaraan pendidikan, baik yang berasal dari Anggaran Pusat, Propinsi, maupun Daerah. Mulai dari kasus-kasus penyelewengan pembangunan sarana prasarana dan pembangunan gedung sekolah, penyelewengan dana BOS, pungli tunjangan guru non PNS oleh oknum UPTD di kecamatan, Penyelewengan dana pengadaan LKS, Baju Sekolah, Pakaian Olahraga, kasus makelar proyek dan lain lain.

Dalam hal ini optimalisasi peran Dewan Pendidikan, Pengawas Internal / Penilik Sekolah, dan Inspektorat sangatlah perlu untuk digiatkan, selain juga upaya penyadaran dan perubahan mainset para pejabat di lingkungan sekolah melalui berbagai sosialisasi hukum dan tata aturan perundang undangan serta perbaikan akhlaq dan ketaqwaan melalui jalur pembinaan agama.

Kasus lainnya adalah merosotnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur dalam bentuk etika, tatakrama, sopan santun dan estitika disebabkan oleh lemahnya pendidikan budi pekerti luhur siswa di magetan. Terbukti munculnya video mesum berkali kali dari pelajar magetan yang diduga dilakukan oleh oknum siswi SMP 1 Maospati, SMA 1 Magetan dan SMA 1 Plaosan. Belum lagi tindak kekerasan dan tawuran antar siswa dengan latar belakang historis konflik perguruan silat dan masalah lainnya.

Beberapa kasus meresahkan tersebut, mungkin terjadi dikarenakan orientasi akademis pendidikan kita cenderung mengabaikan upaya pembentukan watak dan perwujudan tingkah laku yang baik dan benar. Oleh sebab itu pendidikan budi pekerti luhur perlu direvitalisasi kembali.

Pendidikan dalam rangka pembentukan watak bertugas menumbuhkan dan membina watak bangsa. Kongkretnya, pendidikan harus mampu menanamkan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh bangsa yang bersangkutan. Adalah sesuatu yang timpang apabila pendidikan hanya berorientasi pada pertumbuhan dan perkembangan aspek kognitif dan mengabaikan aspek afektif dan psikomotorik.

Selama ini pendidikan budi pekerti cenderung kurang diperhatikan. Padahal, sesungguhnya pendidikan budi pekerti merupakan landasan atau pedoman bagi seseorang dalam berpikir, berkata dan berperilaku yang baik dan benar.

Pemerintah Kabupaten Magetan perlu merespon dan merevitalisasi kembali konsep pendidikan budi pekerti ini, apakah melalui konteks pendidikan agama maupun melalui konteks lainnya, dan memberikan ruang dan waktu yang cukup dengan tidak mengabaikan jenis pelajaran formal yang lainnya. Praktik praktik sosial serta belajar bersikap baik dan benar perlu dikembangkan sebagai wadah latihan berbudipekerti yang luhur. Intinya bagaimana Magetan bisa menghasilkan generasi yang tidak hanya memeiliki kompetensi akademis saja namun sekaligus membentuk generasi cendikia yang beriman, bertaqwa dan berakhlaq luhur.

PROBLEM KESEHATAN

Kesehatan adalah unsur vital dan merupakan elemen konstitutif dari kehidupan seseorang. Kesehatan sebagai hak asasi telah menjadi kebutuhan mendasar dan tentunya menjadi kewajiban negara dalam upaya pemenuhannya. Kesehatan juga komponen pembangunan yang memiliki nilai “investatif”, hal ini dikarenakan berbicara tentang kesehatan maka akan membicarakan juga tentang ketersediaan tenaga siap pakai dalam hal ini Sumber Daya Manusia yang sehat dan produktif tentunya. Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.

Sayangnya, masih banyak problem kesehatan yang belum tertangani oleh pemerintah, termasuk di Kabupaten Magetan, seperti masih munculnyaadanya kecenderungan kenaikan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), munculnya penyakit baru dan perseberannya yang cenderung menjadi ancaman global, seperti SARS, HIV-AIDS, dan Flu Burung. Dan beberapa penyakit lainnya yang akut dan berpotensi menjadi Kejadian Luar biasa (KLB) seperti Demam Berdarah, Polio, dan Diare serta Gizi buruk pada balita masih menjadi ancaman.

Sementara itu masalah kesehatan masyarakat seperti TBC, Kusta dan penyakit infeksi lainnya belum sepenuhnya dapat diatasi. Kondisi ini diperberat oleh menurunnya status kesehatan akibat gizi buruk, khususnya pada kelompok rentan.

Dan sebuah pukulan besar bagi penyelenggara pembangunan kesehatan di Magetan, adalah masih adanya kepercayaan kepada “Dukun atau Kyai” dalam penanganan kesehatan (mereka masih dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit). Fenomena ini terjadi di sebagian masyarakat kecamatan parang, poncol, plaosan dan panekan serta sebagian masyarakat kecamatan sukomoro, karas, barat dan kartoharjo.  Hal ini jelas menunjukkan kegagalan pemerintah dalam promosi kesehatan dan perilaku kesehatan masyarakat. Selain itu fenomena ini juga menunjukkan bahwa minimnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan diperparah dengan sulitnya mengakses pelayanan kesehatan sehingga masyarakat cenderung selalu mencari pengobatan alternatif.

Beberapa fenomena tersebut perlu segera dijawab oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini oleh Dinas Kesehatan dan masyarakat pelaku dan kader kesehatan. Ketepatan pemerintah dalam menempatkan bidan-bidan di desa, penerapan sistem pelayanan kesehatan harus terus ditingkatkan. Pelayanan dan Fasilitas PKD (Poliklinik Kesehatan Desa)  atau yang lebih dikenal dengan polindes, dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan, terutama untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan perlu diperhatikan. Jangan sampai kasus terbengkalainya pelayanan kesehatan masyarakat, yang disebabkan kurang tepatnya memilih dan menugaskan bidan desa di polindes, terjadi. Maksudnya, jangan sampai ada bidan desa yang sudah tinggal di “Desa A” misalnya, justru tempat tinggalnya jauh dari “Desa A” tersebut, sehingga Polindes tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Masyarakat tetap harus pergi keluar desa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada waktu sore atau malam hari.

Menyadari keterbatasan pemerintah daerah, baik dari segi upaya maupun sumberdaya, dipandang perlu untuk menumbuhkan sikap kepedulian dan gotong royong masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah melalui Desa Siaga. Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemandirian serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan secara mandiri. Sebuah desa dikatakan  menjadi desa siaga apabila desa tersebut telah memiliki sekurang-kurangnya sebuah Pos Kesehatan Desa / PKD / Poskesdes. PKD (Polkesdes) sendiri pada hakekatnya adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/ menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. UKBM yang sudah dikenal luas oleh masyarakat yaiti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Warung Obat Desa, Kelompok Pemakai Air, Arisan Jamban Keluarga dan lain-lain.

Hal hal itulah yang seharusnya segera digalakkan oleh Dinas Kesehatan. Jika perlu jadikan seluruh Desa yang ada di Kabupaten Magetan menjadi Desa Siaga. Sehingga target Visi Indonesia Sehat 2010 yang telah dicetuskan mulai tahun 1999 tersebut dapat terwujud. Masyarakat magetan akan mencapai tingkat kesehatan yang prima dengan ditandai penduduknya yang senantiasa hidup dalam lingkungan yang sehat, mempraktikan perilaku hidup bersih dan sehat, mampu menyediakan dan memanfaatkan (menjangkau) pelayanan kesehatan yang bermutu, dan memiliki derajat kesehatan yang tinggi.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, Kabupaten Magetan harus memiliki strategi dalam mewujudkan visi masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat, antara lain dengan menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan bekualitas, meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan serta meningkatkan pembiayaan kesehatan.

Pengembangan pelayanan kesehatan di tingkat pertama,yaitu puskesmas perlu terus digiatkan. Bukan hanya memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis, tapi kualitas obat obatan, fasilitas peralatan kesehatan, pelayanan yang ramah dan tidak diskriminatif perlu direalisasikan secara nyata.  Sebab masih kerap terjadi keluhan masyarakat terkait hal itu. Selain juga ketepatan jam pelayanan dan peningkatan kualitas SDM pelayan kesehatan, mulai dari dokter, bidan dan paramedic perlu terus diupgrade dengan berbagai pendidikan dan pelatihan serta pemberian motivasi dan informasi kesehatan terbaru secara berkala dan bertahap. Realisasi pengembangan Status Puskesmas konvensional menjadi Puskesmas Rawat Inap yang siap siaga melayani masyarakat 24 jam perlu terus dilanjutkan.

Komitmen Bupati Magetan untuk membenahi pelayanan dan fasilitas peralatan medis RSU dr Sayidiman, sebagaimana disampaikan kepada para wartawan, usai upacara hari jadi, perlu segera diwujudkan. Jangan sampai itu hanya angin sepoi-sepoi yang sengaja dihembuskan untuk meninabobokkan berbagai pihak berkepentingan utamanya masyarakat pengguna RSU.

Termasuk pula komitmen sharing anggaran Jamkesmas melalui Jamkesmasda, jangan sampai ada keterlambatan dan ketidaklancaran dalam proses pencairan. Pendataan Pemanfaat Jamkesmas, Jamkesmasda yang dilakukan di tingkat desa/kelurahan harus dilakukan dengan secermat mungkin, dan jangan sampai terjadi permasalahan di kemudian hari. Penentuan siapa yang berhak mendapat jamkesmas atau jamkesda harus benar benar valid, sesuai aturan dan berdasar identifikasi / survey yang berbasis kenyataan. Konflik yang terjadi akibat penentuan yang keliru, harus diminimalisir sedini mungkin melalui musyawarah dusun/RW sampai musyawarah di tingkat Desa / Kelurahan.

Hal yang tak kalah urgen, adalah bagaimana Dinas Kesehatan mampu memberikan pembinaan, fasilitasi dan melakukan koordinasi kaitan dengan digalakkannya berbagai kegiatan dibidang kesehatan yang baik dimasa lalu, seperti Posyandu, Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan, Bina Keluarga Balita (BKB), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), dan upaya lainnya yang dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya. Hal ini untuk mewujudkan pula Gerakan Sayang Ibu (GSI) yang merupakan gerakan yang dilakukan oleh masyarakat, bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan perbaikan kualitas hidup perempuan melalui berbagai kegiatan yang ditujukan selain untuk menurunkan angka kematian karena hamil, melahirkan dan nifas, juga untuk menurunkan angka kematian bayi.

Komitmen dan kerja sama antara pemerintah kabupaten dengan Ulama / pemuka agama, LSM, mahasiswa, aparat TNI/Polri, dan elemen masyarakat lainnya dengan sistem gotong royong dalam penanganan problem kesehatan perlu terus dipupuk dan dipelihara. Peran Tim Pokjanal Posyandu yang terdiri dari berbagai elemen perlu digiatkan dan dioptimalkan.

Juga pengembangan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan kesehatan, pelayanan medis dasar sesuai kompetensinya, penggerakan promosi kesehatan untuk peningkatan keluarga sadar gizi, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), penyehatan lingkungan dan program program kesehatan yang lain.

Reformasi dibidang perencanaan dan administrasi pengambil kebijakan di sektor kesehatan melalui Standard Public Service (SPC), sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan bagi pemberi maupun penerima layanan di sektor kesehatan, dan penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang bertujuan untuk menghindari terjadinya bias/variasi yang ekstrim dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dapat mengganggu kinerja, perlu segera direalisasi di kabupaten Magetan.

Kedua hal ini penting agar pelayanan publik dapat dilaksanakan secara optimal, apabila lembaga kesehatan daerah, terutama bagi unit unit yang langsung menyentuh masyarakat seperti rumah sakit, puskesmas dan program program kesehatan di tingkat desa telah melakukan proses perencanaan yang matang dan terstandarisasi, maka dalam pelaksanaannya diharapkan dapat menarik simpati masyarakat sekaligus meraih kepercayaan masyarakat.

PROBLEM PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincolin Arsyad, 1999)

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi. Salah satu hal pokok yang dapat menerangkan itu semua dalam kenyataan adalah pengaturan kebijakan penganggaran daerah atau APBD.

Sebagaimana kita ketahui sebagai dokumen milik daerah, struktur APBD memuat pendapatan, belanja, pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Termasuk disitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah masuk kategori pendapatan asli daerah. Kelompok pendapatan dari dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Dalam hal belanja, dikenal belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja langsung yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedang belanja tidak langsung tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedang kelompok belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

APBD adalah “alat timbang” yang paling mendekati untuk menilai pembangunan daerah. Kemana pemerintah daerah mengarahkan biduk pemerintahan, kemana arah pembangunan yang diinginkan oleh seorang kepala daerah, semua akan nampak di sana dan itulah arah kebijakan kepala daerah yang telah diamini oleh wakil rakyat di DPRD.

Sebenarnya, hal mendasar yang paling ingin diketahui publik terhadap APBD adalah, apakah pemerintahan daerah itu pro publik atau pro aparatur?

Sebagaimana telah mafhum dan telah menjadi pembicaraan banyak kalangan, bahwa proporsi belanja APBD Magetan tahun 2010 ini ternyata sangat timpang, kurang lebih 81 % APBD digunakan untuk gaji dan belanja Pegawai, sedang sisanya yang 19 % untuk belanja publik. Ini adalah permasalahan serius yang sangat memprihatinkan dan perlu kita upayakan penyelesaiannya.

Hal yang cukup menggiriskan lagi, adalah ternyata magetan sangat tergantung dari dana alokasi umum (DAU) yang digelontor dari pusat. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun tidak ada peningkatan yang signifikan. Bayangkan saja perbandingan yang sangat jauh antara sekitar 490 M DAU, 580 M Dana Perimbangan dengan PAD yang cuma sekitar 39 M saja. Tentu saja hal ini perlu kita kaji kembali mengapa magetan dengan segenap potensi yang ada di dalamnya hanya bisa menghasilkan PAD yang sekecil itu. Apakah salah strategi pengelolaan pendapatan daerah, ataukah ada korupsi berjamaah di tubuh pengelola pendapatan daerah.

Bukan cuma itu, sudah jelas-jelas disesalkan banyak kalangan termasuk para anggota DPRD, soal proporsi belanja pegawai dengan belanja publik, masih saja pemerintah daerah memiliki rencana untuk menambah jumlah PNS baru di tahun 2010 ini.

Jika rencana itu benar, dan direalisasi pada akhir tahun ini, maka penambahan ini akan menjadi beban berat bagi APBD. Dan akan menambah penyakit birokrasi. karena jumlah PNS di Magetan sudah berlebihan dan semakin membuat lingkungan birokrasi tidak kondusif karena kinerja PNS di berbagai unit kerja tidak akan bisa optimal.

Berbagai kalangan menduga bahwa dibalik pembukaan lowongan PNS baru ini ada hubungannya dengan “proyek terselubung” dari oknum birokrat magetan dan sebagian oknum anggota DPRD, karena dalam asumsi masyarakat lowongan CPNS sangat dekat dengan praktik KKN.

Jika sudah begini, seyogyanya pemerintah daerah dengan arif dan bijak berani mengambil keputusan untuk “menunda” penerimaan CPNS/PNS baru untuk tahun ini, agar jelas dimana posisi bupati, apakah pro publik atau pro aparatur. Apalagi jika Bupati atau isteri Bupati incumbent berkehendak untuk memimpin magetan pada periode berikutnya. Sudah saatnya untuk Bupati Sumantri untuk mengambil keputusan yang pro publik dan pro rakyat terutama dalam pengalokasian anggaran daerah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam era otonomi daerah dewasa ini, kecepatan dan optimalisasi pembangunan wilayah (daerah) sangat ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas sumberdaya ekonomi, baik sumberdaya alam (resources endowment) maupun sumberdaya manusia (human resources). Keterbatasan dalam kepemilikan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang berkulitas dapat menimbulkan kemunduran yang sangat berarti dalam dinamika pembangunan ekonomi daerah. disamping beberapa faktor lain yang juga sangat krusial seperti perbedaan demografi, perbedaan potensi lokasi, perbedaan aspek aksesibilitas dan kekuasaan (power) dalam pengambilan keputusan serta perbedaan aspek potensi pasar.

Dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten Magetan, beberapa kajian terkait beberapa faktor yang berpengaruh sebagaimana telah disebutkan di atas tadi, perlu dilakukan. Bagaimana mengelola dua sumberdaya utama ekonomi tersebut (resources endowment dan human resources) menjadi sebuah kolaborasi yang manis untuk mengeruk pundi pundi rupiah dengan perencanaan dan pelaksanaan yang visioner dan akuntabel. Pengawasan melekat (dari atasan langsung kepada bawahan/pelaksana kegiatan), pengawasan fungsional (baik internal maupun eksternal/independent), dan pengawasan masyarakat dalam proses pelaksanaan dan manajemen sumber sumber pendapatan daerah perlu lebih diperketat. Audit terhadap pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penarikan retribusi, pajak dan sumber-sumber pendapatan lainnya, perlu dilakukan secara “clean” dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Beberapa kasus “penggelapan dana setoran” dari pengelola pasar daerah, pemungut pajak, retribusi parkir kendaraan, pengelola karcis masuk daerah parawisata sarangan, perijinan usaha, legalisasi dan pembuatan surat menyurat, serta pengelolaan tempat penjualan ternak, jangan sampai terjadi lagi. Target target kinerja perlu terus diupdate dan ditingkatkan, seiring dengan meningkatnya geliat perekonomian masyarakat dan prosentase tingkat kunjungan.

Memang tidak bisa dipungkiri, bersatunya dinas pendapatan daerah dan bagian keuangan setdakab, masih menyisakan trauma dan problem tersendiri, ada kecenderungan menurunnya kinerja dan semangat para pegawai eks dinas pendapatan. Hal ini jangan sampai terjadi berlarut larut, pimpinan unit bersangkutan harus tanggap dan segera melakukan “rekonsiliasi” atas peleburan tersebut. Setting planning organisasi perlu direvisi dan ditata kembali, para pegawaipun perlu disegarkan dengan acara acara outbond dan motivasi dengan melibatkan “orang rumah” (keluarga masing masing). Sehingga kondisi pikiran dan perasaan menjadi lebih fresh dan penuh dengan positive energy. Pengaturan tata ruang yang masih terkesan semrawut (terutama peletakan beberapa tumpukan arsip dan SPJ) pelu difikirkan kembali. Intinya harus ada perubahan suasana yang menggairahkan dan memprovokasi ke arah yang lebih baik.

Hal yang tidak terlepas dari konteks pembangunan ekonomi daerah adalah peningkatan kualitas SDM aparatur daerah. Sebab kelemahan pada sisi ini akan berpengaruh pada proses perjalanan peningkatan perekonomian daerah. Kualitas SDM yang rendah dan mental pemalas, persaingan yang tidak sehat dan budaya korup PNS akan berkibat fatal bagi laju perekonomian daerah, Karena pada hakekatnya merekalah para pelaku utama yang bekerja menggerakkan roda pembangunan di tingkat elite. Merekalah yang melakukan pengarahan kebijakan ekonomi daerah dan mengawalnya. Maka maju atau tidaknya pembangunan ekonomi secara nyata tidak akan pernah terlepas dari pengaruh kondisi aparatur pemerintah daerah.

Peningkatan etos kerja, kualitas kinerja, dan revitalisasi budaya kerja sesuai Undang-Undang Kepegawaian adalah upaya yang harus segera diterapkan untuk mengatasi permasalahan produktifitas dan disiplin PNS. Meskipun bukan sesuatu yang mudah, tetapi langkah ini harus diambil dan diawali dengan gebrakan “ketauladanan” , yang berarti upaya itu harus dimulai dari perubahan mental dan perilaku para pejabat atau atasan, yang menunjukkan disiplin, etos kerja yang tinggi, dan mental anti korupsi.

Mengatasi kebiasaan pegawai negeri sipil yang lebih banyak “nganggurnya” daripada bekerja, hanya mondar-mandir, bermain game, facebook, membuka situs situs porno, dan membaca koran, atau belajar “matematika ramalan” untuk menebak angka togel hingga jam kerja selesai, memang tidak semudah itu. Sementara aktivitas sebagian PNS lainnya tampak sibuk , karena “ada proyek yang digarap”, bahkan terlihat mereka lebih cenderung berorientasi pada proyek ketimbang melaksanakan tugas-tugas rutinnya. Inilah problem yang perlu segera diatasi dengan “dekonstruksi budaya”.

Dekonstruksi budaya tersebut hanya akan mungkin jika seluruh komponen bersedia mengubah dirinya dalam konstruk budaya kerja baru, dan adanya dukungan pimpinan puncak untuk memudahkan penyebaran nilai-nilai yang diarahkan kepada terciptanya pegawai negeri sipil profesional, bermoral dan bertanggung jawab serta memiliki persepsi tepat terhadap pekerjaan. Perubahan budaya juga harus mengindahkan kode etik tertentu, baik dalam melancarkan perubahan maupun dalam menghadapi pihak yang menentang perubahan. (Sathe, 1985:380 dalam Ndraha, 2003:94).  Harus disadari pula bahwa budaya erat kaitannya dengan manusia (Kisdarto:2000). Kuatnya budaya kerja akan terlihat dari bagaimana pegawai memandang budaya kerja sehingga berpengaruh terhadap perilaku yang digambarkan memiliki motivasi, dedikasi, kreativitas, kemampuan dan komitmen yang tinggi. Semakin kuat budaya kerja, semakin tinggi komitmen dan yang dirasakan pegawai. Makin banyak pegawai yang menerima nilai-nilai makin tinggi komitmen mereka pada nilai-nilai itu makin kuat budaya tersebut (Robbins, 1996:292).

Konsep Reward dan Punishment juga harus diterapkan, jangan sampai ada istilah RMGS (Rajin Malas Gaji Sama Saja) atau PGGS (Pintar Goblok Gaji Sama Saja). Pemerintah Kabupaten Magetan harus berani menerapkan sebuah aturan local yang berorientasi pada proses dan hasil. Artinya, dalam berproduksi PNS harus mampu berproses secara benar dan menghasilkan produk yang prima, apakah itu dalam pelayanan public ataupun produk produk administrative. Segala bentuk indisipliner harus ditindak tegas bahkan hal ini juga harus diterapkan kepada para pimpinan unit atau pejabat yang memiliki eselon.

Faktor yang tak kalah berpengaruh dalam pembangunan daerah adalah factor tenaga kerja. Permasalah penggangguran akibat keterbatasan lapangan kerja yang dialami oleh ribuan angkatan kerja di magetan harus dijawab dengan memacu iklim investasi.  Agar para investor tertarik masuk di magetan pemerintah daerah perlu menciptakan iklim yang kondusif. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan permasalahan yang sering dikeluhkan para investor, khususnya perlunya menekankan pentingnya kepastian hukum, jaminan keamanan, dan meminimalisir faktor resiko. Karena itu, inisiatif pemerintah daerah untuk mendorong perbaikan pelayanan perizinan patut diapresiasi. Pembenahan proses perizinan tak hanya memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, namun juga akan menambah daya tarik investasi dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Permudahlah perijinan untuk para investor, agar mereka tidak mengalami problem dalam menanamkan modalnya.

Sosok kepemimpinan kepala daerah juga menjadi kunci. Banyak pelaku usaha yang mempersepsikan bahwa kepemimpinan yang kuat dari kepala daerah merupakan kunci untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kepala daerah yang berkarakter kuat mampu berinisiatif melakukan terobosan kebijakan. Begitu juga, keberaniannya menekan praktik korupsi di kalangan birokrasi. Dan dari situlah ketertarikan para investor akan semakin bertambah, karena cost yang dikeluarkan untuk “masuk” ke kabupaten magetan tidaklah besar (karena minimalnya praktik korupsi). Bahkan pada era seperti ini, bukanlah sesuatu yang merendahkan martabat, seorang kepala daerah mengirimkan penawaran kerjasama bisnis dengan pihak investor dengan berbagai fasilitas dan kemudahan.

Sebab, pada hakekatnya pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincolin Arsyad, 1999)

Mewujudkan iklim investasi yang lebih baik untuk meningkatkan masuknya investasi memang patut dilakukan, sebab perekonomian suatu daerah amat membutuhkan masuknya suatu investasi ke tempatnya untuk memacu dan memicu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Namun masuknya suatu investasi ke suatu daerah harus memenuhi pula suatu analisis kelayakan yang bukan hanya dilihat dari aspek ekonomi saja, tapi harus tetap memperhitungkan aspek lainnya, khususnya aspek lingkungan hidup dan budaya dari daerah lokasi investasi tersebut.

Idealnya investasi yang baru ditanamkan di suatu daerah jangan dulu ditarik pajak atau beban pungutan yang memberatkan, namun saat investasi tersebut telah berjalan dan berkembang dengan baik barulah pajak dan pungutan lainnya diterapkan sesuai peraturan di daerah tersebut. Sebab, keuntungan atau manfaat dari adanya suatu investasi bukan hanya didapat dari adanya penambahan pajak atau retribusi saja, namun manfaat yang bisa didapatkan dari kegiatan suatu investasi sangatlah banyak, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang dihasilkan, peningkatan devisa dan pada akhirnya akan memacu perekonomian daerah.

PROBLEM KEMISKINAN

Menurut pendataan BPS akhir tahun 2009, Magetan masih memiliki sekitar 36.997 Rumah Tangga Miskin (RTM) dari total rumah tangga sebanyak 167.468 KK, itu berarti masih ada sekitar 22,08 prosen rumah tangga atau sebanyak kurang lebih 98.437 jiwa rakyat Magetan yang tergolong miskin / kurang mampu. Dari data tersebut teridentifikasi dengan kategori sangat miskin sebanyak 6.249 rumah tangga, kategori miskin sebanyak 14.921 rumah tangga, sedangkan yang teridentifikasi dengan kategori hampir miskin sebanyak 15.807 rumah tangga.

Keprihatinan melihat fenomena jumlah penduduk miskin magetan ini tidak sebanding dengan perilaku dan pola hidup sebagian pejabat kabupaten dan anggota dewan yang berfoya-foya dan bersenang senang dalam lautan korupsi berjama’ah dan berbagai kemudahan fasilitas dari pemerintah. Mulai dari mobil dinas, segala macam uang tunjangan, uang sidang, perjalanan dinas dan lain lain yang semua itu resmi berasal dari APBD yang seharusnya menjadi proporsi untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, setiap satu dari lima penduduk magetan hidup di bawah garis kemiskinan, sulit mencari lapangan kerja, luntang lantung kesana kemari tiada hasil, sampai ada yang harus bekerja menjadi pemengemis meminta-minta karena perut mereka lapar dan tidak punya uang sama sekali. Sementara beberapa anggota dewan magetan malah sibuk lomba main catur di hari ulang tahun partainya, tertawa lepas seakan-akan tidak ada pekerjaan yang lebih penting daripada memainkan poin poin buah catur di kotak hitam putih yang ada dihadapannya itu.

Menyikapi kondisi seperti ini, Sudah seharusnya dengan berbagai fasilitas “plus” tersebut para pejabat dan wakil rakyat yang dipercaya mengemban amanat rakyat itu bisa lebih mengkonsentrasikan tenaga dan pikirannya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya. Sesuai dengan peran dan fungsinya sebagaiman diamanatkan konstitusi dan berpihak kepada yang lemah dengan membuat kebijakan yang pro public, memberikan kucuran bantuan stimulant, permodalan tanpa bunga, dan bantuan bantuan lainnya yang dapat meringankan beban pengeluaran rakyat miskin.

Kinerja Pemerintah Kabupaten terkait penanggulangan kemiskinan memang patut dipertanyakan. Bayangkan saja, sampai hari ini konsep strategi kemiskinan saja tidak punya. Sudah sejak tahun 2008 yang lalu Pemkab tidak memiliki “grand strategy” penanggulangan kemiskinan. Lantas bagaimana kebijakan yang diambil, ketika “planning” saja tidak punya??? Bagaimana kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Samsi??? Bagaimana pula tingkah polah institusi pemberdayaan yang dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) yang seharusnya mengawal konsep penanggulangan kemiskinan di magetan???

Telah banyak program pusat, program propinsi maupun program daerah yang masuk ke desa dengan total bantuan ratusan bahkan milyaran rupiah di tiap tiap desa yang ditujukan untuk upaya penanggulangan kemiskinan. Tapi mengapa angka kemiskinan yang diharap harapkan “anjlog” tidak kunjung turun secara signifikan?? Mengapa justru ada kecenderungan angka kemiskinan itu semakin bertambah dan meningkat ??? Apa dan Siapa yang salah??? Maka renungkan…!!! dan pikirkanlah solusinya wahai para pengambil kebijakan…!!!!

Penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi besar yang bersifat holistik dengan program yang saling mendukung satu dengan lainnya sehingga upaya pemahaman terhadap penyebab kemiskinan perlu dilakukan dengan baik. Adapun yang menjadi elemen utama dalam strategi besar tersebut adalah pendekatan “people driven” dimana rakyat akan menjadi aktor penting dalam setiap formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan politis. Untuk mensukseskan hal itu diperlukan pelaksanaan perubahan paradigma yang meredefinisi peran pemerintah yang akan lebih memberi otonomi pada rakyat, adanya transformasi kelembagaan dari yang bersifat represif menjadi representatif, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Meskipun partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam pengentasan kemiskinan. Namun, partisipasi masyarakat saja ternyata tidak cukup karena pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab masyarakat, tapi juga tanggung jawab semua pihak, baik itu pemerintah, swasta, maupun pihak-pihak yang peduli terhadap pengentasan kemiskinan. Untuk itu, pengentasan kemiskinan butuh dukungan semua pihak. Selain itu, perlu adanya kesepakatan tentang tingkatan partisipasi masyarakat dalam program-program pengentasan kemiskinan. Hal ini untuk menghindari kembalinya masyarakat sebagai objek pembangunan. Sekaligus juga untuk memperkuat peran masyarakat dalam suatu program. Begitu pula dengan kelembagaan dalam bentuk wadah-wadah informal, seperti forum warga sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pendekatan partisipatif. Upaya itu untuk memfasilitasi masyarakat miskin agar menyuarakan aspirasinya tanpa ada rasa takut. Kemudian, pentingnya sosialisasi dalam artian bukan hanya menyampaikan informasi, tapi memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat sampai akhirnya mengerti dan mau terlibat. Bukan karena keterpaksaan tapi karena kemauan sendiri.

Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat tersebut diperlukan tenaga pendamping lapangan. Tenaga pendamping lapangan ini biasanya dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai motivator dan fasilitator dalam pelaksanaan suatu program. Beberapa pihak memandang bahwa banyak keuntungan dalam kerjasama antara LSM dengan pemerintah, yaitu antara lain (1) Pemerintah dapat menghemat pembiayaan untuk menangani masalah-masalah lokal yang bersifat mikro, (2) program-program pembangunan pemerintah yang selalu bersifat top-down, sehingga LSM dapat berfungsi sebagai perantara (mediator) untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dari ‘bawah’ dengan permasalahan mikro yang ada di tengah masyarakat. Dengan demikian selain masyarakat diuntungkan dengan penyampaian aspirasi dari bawah tersebut, juga berbagai dampak negatif dapat diidentifikasi oleh LSM dan ditanggulangi secara swadaya oleh masyarakat melalui kegiatan-kegiatan LSM.

Lalu bagaimana strategi penanggulangan tersebut diterapkan? Sebagaimana kita ketahui bahwa strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Demikian pula dengan strategi komunikasi yang merupakan paduan perencanaan komunikasi (communication planning) dengan manajemen komunikasi (communication management) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi ini harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi.

Jadi kesimpulannya, strategi penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang perlu dilakukan saat ini adalah di mulai dengan menjaring “kehendak rakyat”, lebih menekankan pada pelayanan kebutuhan mendasar, berbasis swadaya dan kemandirian. Memperkuat civil society pada tingkat grass roots menjadi agenda penting untuk di lakukan secara terus-menerus. Lembaga non pemerintah menjadi aktor yang sangat penting. Pada saat yang bersamaan, penerapan prinsip-prinsip Good Governance (transparansi, akuntabilitas, dan penegakan supremasi hukum) dalam pengelolaan organisasi pemerintah daerah dan organisasi non pemerintah. Dengan demikian pemiskinan struktural dapat di tanggulangi secara dini dan tepat.

Kegiatan “sambang desa” yang dicanangkan oleh Bupati Sumantri atau program “jaring asmara” yang dikembangkan oleh anggota dewan, memang bertujuan baik dan selaras dengan konsep strategi di atas. Namun, kenyataan dilapangan kemudian menjadi beda dengan konsep awal. Justru kegiatan kegiatan itu sangat kental dengan aroma politik, dan malah membuat sebagian “tuan rumah” kegiatan tersebut menjadi “repot” sampai mengeluarkan dana dari “uang dapur” untuk menyambut kehadiran para pejabat daerah maupun para anggota dewan yang terhormat. Kedatangan mereka para pejabat, justru tampak “angkuh”, dengan alas an kewibawaan mereka membawa belasan sampai puluhan mobil dinas untuk “show of force” ditengah tengah kondisi kemiskinan rakyat. Dan yang menjadi pertanyaan banyak kalangan, adalah : kemana hilangnya sikap “tawadhu’” yang semestinya menghiasi hati para pejabat itu? Kemana semboyan “ing ngarso sung tuladha ing madyo mangun karsa tut wuri handayani, melu handarbeni mulat sariro hangroso wani”…?? Mana??? Mana???. Mengapa justru yang muncul adalah sikap “adigang adigung adiguno”…!!!  Sungguh ini adalah fenomena yang sangat memprihatinkan.

Dalam penerapan konsep strategi penanggulangan kemiskinan factor utama yang harus diperhatikan adalah “keterpaduan”. Artinya, dalam mengatasi kemiskinan di suatu desa atau wilayah tertentu, perlu keterpaduan dari berbagai pihak, terutama focus keterpaduan dalam pemberian dana dari masing masing SKPD yang bersangkutan. Misalnya saja kita tetapkan desa “S” sebagai desa merah (angka kemiskinan diatas 30 persen). Nah, dalam pemberian bantuan ke desa “S” tersebut haruslah terpadu dan tuntas, mulai dari bidang pendidikan, digelontor dana untuk pembangunan sarana prasarana sekolah oleh dindik, dibentuk guru guru local yang professional, diberikan beberapa paket program untuk penanggulangan buta huruf dan bantuan bea siswa untuk anak anak putus sekolah., lantas dari bidang kesehatan, bagaimana polindes difasilitasi dengan bidan desa yang menetap di sana, alat alat kesehatannyapun dilengkapi, kualitas obat obatannya ditingkatkan, dibentuk desa siaga, dihidupkan kembali posyandu sekaligus kader kadernya, masyarakat diajak hidup bersih dan sehat, diberi bantuan jamban, terus dibidang pemerintah desa dan lembaga desa, diberi tambahan wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan pemerintahan dan administrasi desa, masyarakatnya digerakkan turut aktif dalam perencanaan pembangunan sampai ke tahap pelestarian, administrasi dan papan data desa terus diupdate dan dilengkapi, ditingkatkan kembali kualitas pelayanan publiknya, lantas untuk bidang ekonomi, bagaimana masyarakat diajak hidup mandiri dan memiliki jiwa entrepreneurship melalui motifasi dan proses penyadaran bersama, bagaimana masyarakat diberi bantuan modal dengan pola pengembalian yang tidak memberatkan, diberi pelatihan, diberi bantuan manajemen usaha, digalakkan berbagai pendampingan yang memberdayakan, dibangunkan rumah rumah yang layak huni dan memenuhi syarat kesehatan, diberi santunan bagi lansia atau penyandang cacat yang sudah tidak mampu bekerja dengan paket sembako, dan lain lain.  Jadi dengan keterpaduan tersebut, masyarakat desa “S” akan berdaya dalam waktu singkat, taruhlah dalam jangka waktu satu sampai tiga tahun digelontor bantuan seperti itu, maka desa itu akan muncul menjadi desa swadaya bahkan menjadi desa mandiri diantara desa desa lainnya. Maka dari itu komitmen keterpaduan SKPD yang digalang melalui Sistim Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMMP) dan optimalisasi Musrenbang di berbagai tingkatan, menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda tunda lagi realisasinya.

FILOSOFI “335”

Jika kita melihat kata lain dalam bahasa jawa kuno angka “335 tahun” dapat ditulis dengan kalimat : “TUMATA GEBYARING KRIDHA”. Jika ditranslate ke bahasa indonesia kira kira artinya adalah “TERTATANYA KEGIATAN KERJA / USAHA SECARA NYATA”. Beranjak dari filosofi angka 335 ini sudah semestinya Magetan  terdorong terus berupaya memperbaiki diri, melakukan secara serius upaya pemberdayaan masyarakat, menata kembali tata kerja dengan planning yang visioner dan berpihak pada kepentingan publik, serta berupaya sungguh sungguh untuk menurunkan angka kemiskinan dengan semangat keterpaduan dan partisipasi masyarakat.

Dalam merealisasi Visi Pembangunan Magetan, yaitu “TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MAGETAN YANG ADIL DAN BERMARTABAT” , Pemerintah Kabupaten harus melakukan Reformasi birokrasi, menegakkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, menggiatkan pelayanan publik yang berkualitas, melakukan pemberantasan korupsi, yang kesemuanya itu diharapkan bermuara pada titik yang sama, yaitu terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, pemerintah yang bersih, dan bebas KKN, atau dengan ungkapan satu kalimat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan harus mewujudkan “GOOD GOVERNANCE”, sebagaimana yang telah tersirat dalam Tap MPR-RI Nomor VI/2001 yang mengamanatkan daerah agar dapat membangun kultur birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggungjawab, serta dapat menjadi pelayan masyarakat sekaligus abdi negara yang baik.

Ketika paradigma “GOOD GOVERNANCE” telah melekat pada diri para “punggawa  birokrasi” dan kinerjanya, maka bukanlah sebuah kemustahilan pengejawantahan filosofi “TUMATA GEBYARING KRIDHA” dalam angka 335 di tahun 2010 ini akan dapat tervisualisasi nyata di bumi magetan yang kita cintai ini.

(tulisan ini pernah dimuat pada rubrik jurnalisme publik di website: www.magetankita.com)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s